Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Pengembangan sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena, sektor keuangan memiliki fungsi intermediasi seperti mobilisasi tabungan, menyusun informasi tentang investasi, manajemen risiko, menyusun regulasi untuk manajer keuangan, dan memudahkan pertukaran barang dan jasa.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Sukamto, mengatakan, mobilisasi dana pihak ketiga dapat mendorong tersedianya dana untuk pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan sektor keuangan.

Menurutnya, peningkatan jumlah keterlibatan masyarakat terhadap industri keuangan yang ditandai dengan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan akan mendorong pendalaman pasar keuangan. Hal tersebut secara signifikan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan, serta mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.

"Tidak hanya itu, perluasan pasar keuangan tentunya merupakan salah satu motor utama penggerak sektor keuangan yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap perekonomian dalam jangka panjang. Namun keterlibatan tersebut memiliki risiko perlindungan konsumen apabila pada sisi demand tidak diperlengkapi dengan literasi keuangan yang baik. Untuk dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara optimal dalam kegiatan perekonomian, konsumen perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan dan didukung dengan sikap dan perilaku keuangan yang baik. Sikap yang dimaksud adalah sikap dalam menentukan tujuan dan menyusun anggaran keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara perilaku yang dimaksud adalah tindakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana yang telah disusun," ujarnya.

Dengan demikian, masih kata Sukamto, masyarakat dapat memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkualitas dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kondisi tersebut di atas akan dapat meminimalisir terjadinya informasi yang asimetris antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen yang berpotensi mengakibatkan sengketa. Hubungan yang erat antara literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen tersebut disebut sebagai trilogi pemberdayaan konsumen.

Perekonomian Indonesia menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Tahun 2016 terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp12.406,8 triliun rupiah yang juga diikuti oleh kenaikan PDB per kapita mencapai Rp47,96 juta. PDB regional di wilayah Provinsi Jawa Timur juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 PDB Regional mencapai Rp1.405 triliun rupiah. PDB Regional Propinsi Jawa Timur yang memberikan sumbangsih lebih dari 10% dari PDB secara Nasional menunjukan dampak yang cukup signifikan dari perekonomian di wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, PDB per kapita yang meningkat juga menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan daya beli tersebut, maka semakin besar peluang masyarakat dalam memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan dalam transaksi yang dilakukan termasuk wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Disamping itu, berdasarkan data kependudukan di Provinsi Jawa Timur terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari sebelumnya pada bulan maret tahun 2015 berada pada angka 4.789.120 jiwa menjadi 4.702.000 jiwa di waktu yang sama tahun 2016.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,9% dari yang sebelumnya sebesar 21,8% di tahun 2013 menjadi 29,7% di tahun 2016. Sementara indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,1% dari 59,7% di tahun 2013 menjadi 67,8% di tahun 2016.

Secara umum indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan, namun dominasi sektor perbankan di masyarakat masih sangat tinggi dibandingkan dengan sektor industri keuangan non bank dan sektor pasar modal. Pada tahun 2016, indeks literasi keuangan di sektor perbankan adalah sekitar 28,9% diikuti dengan sektor pergadaian 17,8% dan sektor pasar modal adalah yang terendah dengan indeks literasi keuangan sekitar 4,4% saja. Pada tahun 2016, indeks inklusi keuangan di sektor perbankan adalah 63,6% diikuti dengan sektor asuransi 12,1% dan sektor pasar modal adalah yang terendah dengan indeks inklusi keuangan sekitar 1,3%.

"Oleh karena itu, diperlukan langkah yang strategis untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan serta mendorong masyarakat untuk dapat mengetahui dan memanfaatkan produk dan layanan  jasa keuangan di setiap sektor jasa  keuangan. Selain itu, upaya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan perlu mempertimbangkan aspek kemerataan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia," katanya.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia

Pemerintah telah menyadari pentingnya aspek literasi dan inklusi keuangan. Hal ini dapat terlihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Perpres dimaksud bertujuan untuk memberikan pedoman strategis terhadap kementerian maupun lembaga yang terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah.

Dalam SNKI, Pemerintah menetapkan target inklusi keuangan di akhir tahun 2019 persentase jumlah penduduk yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga jasa keuangan formal mencapai 75%.

Adanya amanat ini akan mendorong instansi dan stakeholder terkait untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam rangka pencapaian penetrasi produk dan jasa keuangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam mendukung SNKI OJK telah menerbitkan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan).

"POJK Literasi dan Inklusi Keuangan disusun dengan mengajak para pelaku industri keuangan untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang implementasinya pada sisi konsumen dapat mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan tersebut secara resiprokal berdampak positif terhadap kelangsungan usaha bisnis PUJK itu sendiri," tutupnya. (dri)
Labels: #OJK Regional 4 Jatim, Ekonomi, inklusi keuangan, jasa keuangan, literasi

Thanks for readingPeran Industri Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia. Please share...!

Back To Top