OJK Gelar Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2017

 (OJK) Regional 4 Jawa Timur gelar Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2017 

SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2017 pada Selasa, 12 Desember 2017 bertempat di Isyana Ballroom Hotel Bumi, Surabaya. Pertemuan tersebut dihadiri Direksi dan Komisaris dari 115 BPR di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur. Evaluasi kinerja ini merupakan salah satu wujud konkrit concern OJK terhadap perkembangan industri BPR di Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah kerja Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur pada khususnya. Pertemuan tahunan kali ini mengangkat tema “Penguatan Strategi Industri BPR Dalam Era Digitalisasi Keuangan”.

Dalam kegiatan evaluasi ini, OJK memberikan pemaparan mengenai perkembangan kinerja BPR sampai dengan triwulan III 2017, digitalisasi keuangan, serta isu-isu terkini yang terkait dengan aspek regulasi maupun dinamika industri perbankan yang perlu diperhatikan oleh Pemegang Saham dan Pengurus BPR.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono, dalam sambutannya menyampaikan, ditengah berbagai dinamika perekonomian global masih mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan, ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2017 masih menunjukan perkembangan yang menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar 5,16% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,93%. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, sektor keuangan di Jawa Timur mencatatkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai sebesar 11,78% (yoy).

Sementara itu, DPK dan kredit perbankan di Jawa Timur masing-masing tercatat tumbuh sebesar 12,86% dan 8,61% (yoy). Hal yang patut kita cermati, diantara kinerja positif perbankan Jawa Timur, pertumbuhan aset BPR di Jawa Timur masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,73% dengan petumbuhan DPK sebesar 10,27% (yoy) dan pertumbuhan kredit/pembiayaan sebesar 6,70% (yoy). Meskipun terdapat peningkatan penyaluran kredit, potensi risiko kredit BPR masih cukup tinggi mengingat rasio NPL yang melebihi benchmark 5%, yaitu sebesar 8,09%.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus BPR diharapkan senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan dan khusus untuk BPR yang rasio NPL nya telah lebih dari 5% harus menyusun langkah-langkah penyelesaian dalam sebuah rencana tindak (action plan) yang realistis.

Selain tekanan risiko kredit, tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan juga berasal dari pengembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan khususnya pada model alternatif pembiayaan baru yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi informasi seperti FinTech. Karena tantangan yang semakin besar, ke depan BPR harus memiliki bekal yang lebih baik.

Permodalan yang kuat dan tata kelola yang baik menjadi kunci penting menghadapi kompetisi. Merespon hal tersebut,OJK sebagai regulator telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.

Selain itu OJK juga mengeluarkan POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dengan tujuan untuk menjembatani antara status pengawasan BPR dari pengawasan normal menuju pengawasan khusus agar kondisi BPR yang mengalami penurunan kinerja dapat terdeteksi dan memperoleh tindakan pengawasan yang terstruktur.

Pada Kegiatan Evaluasi Kinerja kali ini juga diadakan Talkshow mengenai Digitalisasi Keuangan, diharapkan dapat menambah wawasan bagi Pengurus BPR terkait Digitalisasi Keuangan secara lebih mendalam. Banyaknya potensi yang bisa digarap oleh FinTech Company, memberikan tantangan sekaligus peluang adanya sinergi dengan industri keuangan lokal khususnya BPR agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih mapan, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang relatif lebih murah dan efisien sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR.

Berbagai layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh FinTech tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat terpencil dan unbanked people, melalui keunggulannya dalam hal kecepatan, efisiensi dan akuntabilitas. Dengan efisiensi sistem yang dimiliki, FinTech Company mampu menawarkan akses keuangan dengan biaya operasional yang lebih kompetitif. Terkait pertumbuhan industri FinTech tersebut khususnya dalam hal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Diharapkan fintech dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk pengembangan BPR. Disamping itu, OJK KR 4 juga berinisiatif untuk menambah wawasan dan pemahaman Forum Direktur Kepatuhan Bank Umum yang berkantor pusat di Surabaya terkait penerapan PSAK 71 dan penerapan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuanganyang akan disampaikan langsung oleh Tim OJK.  (dri)
Labels: Ekonomi, OJk

Thanks for reading OJK Gelar Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2017. Please share...!

Back To Top