Bitcoin Bukan Alat Pembayaran yang Sah

(Ki-Ka) Kepala KPw BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah dan Direktur Fintech Office BI, Yosamartha


SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Virtual currency (mata uang virtual) seperti Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Bitcoin tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)  Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah mengatakan, larangan penggunaan Bitcoin mengacu pada Undang-Undang 7/2011, yang intinya menyebutkan bahwa mata uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanyalah Rupiah.

"Pengguna mata uang virtual ini bisa terancam terkena sanksi. Virtual currency tak boleh masuk ke sistem keuangan, karena itu merupakan pelanggaran hukum," ujarnya, Kamis (18/1/2018).

Hal senada juga diungkapkan Direktur Fintech Office Bank Indonesia, Yosamartha, supaya masyarakat tidak menggunakan Bitcoin. Kalau tetap mau menggunakan Bitcoin silakan, tapi risiko ditanggung sendiri.

"Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 7/2011 tentang Mata Uang disebutkan, setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak Rp 200 juta," tutupnya. (dri)
Labels: Bank Indonesia, Ekonomi

Thanks for readingBitcoin Bukan Alat Pembayaran yang Sah. Please share...!

Back To Top