Mendag Canangkan 9 Daerah Tertib Ukuran

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (tengah) didampingi Plt Direktur Jenderal PKTN Srie Agustina (kanan) dan Bupati Pelalawan Muhammad Harris (kiri) menandatangani pencanangan pembangunan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/3/2018)


BANDUNG (IndonesiaTerkini.com)- Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, mencanangkan sembilan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan 198 Pasar Tertib Ukur (PTU), yang tersebar di 90 Kabupaten dan Kota di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV untuk menjadi calon DTU dan PTU tahun 2018.

"Sampai dengan tahun lalu, telah terbentuk 32 DTU atau sekitar 6 persen dari 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia," kata Enggartiasto, di Bandung, Sabtu (24/3/2018).

Adapun sembilan daerah yang dicanangkan sebagai calon DTU 2018, yaitu Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Mataram, Kupang, Ambon, Cirebon, Sidoarjo, Buleleng, dan Pekanbaru. "Saya memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi sembilan daerah dalam pembentukan DTU 2018 ini. Saya mengharapkan, seluruh daerah dapat menyelesaikan tahapan dengan baik," tambahnya.

Mendag mengatakan, jaminan penggunaan alat ukur dalam transaksi perdagangan, memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. "Proses pengukuran sangat berpengaruh terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) di masing-masing daerah," tambahnya.

Menurut Enggartiasto, salah satu program prioritas Kementerian Perdagangan (Kemdag) adalah melakukan revitalisasi 5.000 pasar rakyat hingga 2019. Revitalisasi pasar, lanjutnya, bertujuan meningkatkan daya saing baik dari sisi kenyamanan konsumen dan pedagang maupun kepastian kualitas dan kuantitas barang. "Revitalisasi pasar mengandung dua unsur penting yaitu pelaksanaan pembangunan fisik pasar dan penataan sistem, termasuk kepastian penyerahan barang atau jasa di pasar tersebut," tandasnya.

Salah satu implementasi penataan sistem pasar dan kepastian penyerahan barang atau jasa berupa kewajiban pengusaha atau pedagang untuk menggunakan alat ukur yang legal. "Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal," jelasnya. (sd)
Labels: Ekonomi

Thanks for reading Mendag Canangkan 9 Daerah Tertib Ukuran. Please share...!

Back To Top