BPJS Kesehatan Dorong Agar RS Transparan Soal Ketersediaan Kamar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Herman Dinata Mihardja di hadapan awak media, Kamis (6/12/2018)


SURABAYA (IndonesiaTerkini.com)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendesak agar rumah sakit-rumah sakit menjadi mitranya, untuk menyediakan dashboard berisi informasi tentang ketersediaan kamar. Cara ini diharapkan bisa memuaskan para pasien yang mengalami penolakan perawatan di ruang kelas yang menjadi haknya. Hal ini terkait kasus peserta BPJS Kesehatan yang ditolak masuk ke ruang pelayanan kelas 3, dengan alasan kamar untuk kelas tersebut sudah penuh.

Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono mengatakan, selama ini ada saja rumah sakit yang berusaha mencari tambahan pendapatan dari pasien peserta BPJS Kesehatan, dengan cara akal-akalan, pasien yang bersangkutan disarankan untuk menggunakan kelas yang lebih tinggi, dengan syarat tambahan biaya.

"BPJS Kesehatan selaku pembina rumah sakit, berhak menegur dan meminta rumah sakit agar lebih transparan," ujarnya, Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, selama ini pasien hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan pihak rumah sakit. Karena pasien tidak pernah tahu apakah ruangan kelas yang mejadi haknya itu memang sudah benar-bener sudah penuh, atau hanya sekedar akal-akalan pihak rumah sakit.

"BPJS Kesehatan bersedia menekan pihak rumah sakit agar memasang dashboard tentang ketersedian kamar yang bisa dilihat oleh pasien. Cara ini diharapkan bisa memuaskan para pasien yang mengalami penolakan perawatan di ruang kelas yang menjadi haknya tersebut. Dan sesuai ketentuan, seharusnya RS memang tidak boleh menolak pasien," lanjutnya.

Kabid Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Chohari menambahkan, terkadang di lapangan, ada rumah sakit yang membedakan jenis kelamin untuk ruang perawatannya. Di rumah sakit tertentu misalnya, ada kasus pasien pria yang ditolak masuk RS tertentu, dengan alasan ruangan sudah penuh. Belakangan diketahui, ruangan yang tersisa itu hanya untuk menampung pasien perempuan.

Sementara itu, disisi lain, BPJS Kesehatan kembali mendapat kucuran dana talangan dari pemerintah. Nilainya Rp 5,2 triliun. Ini lebih besar dari kucuran sebelumnya yang sebesar Rp 4,9 triliun. Namun demikian, dana sebanyak itu tidak dikucurkan sekaligus, tapi dua termin.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Herman Dinata Mihardja mengatakan, waktu kucuran tahap pertama, Cabang Utama Surabaya menerima Rp 66 miliar dan sudah langsung dibagikan ke seluruh rumah sakit yang memiliki tunggakan.

"Dana talangan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional," tutupnya. (dri)
Labels: Kesehatan

Thanks for reading BPJS Kesehatan Dorong Agar RS Transparan Soal Ketersediaan Kamar. Please share...!

Back To Top