OJK Minta Masyarakat Waspadai Fintech Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending (P2P) yang terbukti melakukan pelanggaran


JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara financial technology (Fintech) dan peer to peer lending (P2P) yang telah terdaftar atau berizin, jika terbukti melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk P2P ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi tak tanggung-tanggung juga akan melakukan sejumlah tindakan untuk memutus mata rantai aliran dana.

"OJK akan menindak apabila memang terbukti fintech-fintech yang terdaftar ini melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan. Semua pada pengawasan OJK dan fintech ini akan mendapatkan sanksi tentunya kalau melanggar Undang-undang," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing, di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Tongam mengatakan, adapun sanksi yang diberikan bila terbukti melanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha dan pencabutan tanda terdaftar. "Di POJK 77/ 2016 sudah dikatakan, fintech yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi mulai dari pembinaan sampai pencabutan izin. Nanti bisa diliat disana," tambahnya.

Untuk diketahui, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 1.330 pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas layanan fintech P2P lending. Dari jumlah pengaduan tersebut, pelanggaran dilakukan oleh 89 layanan fintech dimana sebanyak 25 diantaranyan merupakan perusahaan yang terdaftar di OJK. Adapun sekitar 28,08 persen pelanggaran berasal dari perusahaaan fintech yang telah terdaftar di OJK, sementara sisanya yang belum terdaftar dan mengantongi izin di OJK.

Tongam menjelaskan, keberadaan P2P merupakan bentuk alternatif pendanaan yang mempermudah akses keuangan masyarakat. Namun, selain manfaat yang bisa didapat, masyarakat harus benar-benar memahami risiko, kewajiban dan biaya saat berinteraksi dengan P2P, sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan.

Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

OJK, sambung Tongam, melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna P2P serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan POJK 77/2016, OJK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan pasal 47, yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan tanda daftar atau izin.

Berdasarkan penelahaan OJK, pengaduan masyarakat terkait P2P terdiri dari dua hal. Pertama, nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan. Kedua, perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan.

Sementara mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal, memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia, mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P terutama mengenai kewajiban dan biayanya. Hal yang harus dipahami adalah P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban dikemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak," imbau Tongam.

OJK juga meminta agar masyarakat dapat mengunjungi website OJK dan menghubungi kontak OJK 157 dan email konsumen@ojk.go.id untuk mendapatkan informasi kegiatan P2P dan mewaspadai keberadaan dan menghindari interaksi dengan P2P illegal. (sd)
Labels: Ekonomi

Thanks for reading OJK Minta Masyarakat Waspadai Fintech Ilegal. Please share...!

Back To Top