Menkes: Masa Akreditasi Habis, RS Tetap Harus Layani Pasien Tertentu

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek


JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, meminta agar persoalan akreditasi tidak mengganggu pelayanan kepada pasien khususnya peserta JKN-KIS di rumah sakit (RS). Seluruh RS yang sudah kedaluwarsa status akreditasinya dan sedang dalam proses akreditasi diminta tetap memberikan layanan terutama untuk pasien tertentu, seperti kasus emergensi atau gawat darurat, pasien hemodialisis, kemoterapi, dan radioterapi.

Menkes menyatakan, yang dimaksud dengan pelayanan untuk pasien-pasien tertentu adalah pelayanan yang tentunya sudah terjadwal rutin dan tidak mungkin ditunda pelayanannya. Bila dialihkan ke RS lain, tentu akan membuat pasien kesulitan mengaksesnya dan membahayakan keselamatan pasien. Layanan untuk pasien tertentu ini juga harus tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan (BPJSK) sebagai bagian dari manfaat JKN-KIS. “Pelayanan-pelayanan tertentu agar tetap dapat diberikan oleh RS tersebut dan tetap menjadi bagian dari manfaat jaminan kesehatan,” kata Menkes, Senin (6/5/2019).

Menkes juga mengimbau seluruh RS untuk segera melakukan reakreditasi (perpanjangan akreditasi) bagi RS yang akan habis status akteditasinya di 2019 ini. RS yang akan melaksanakan reakreditasi, agar satu bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah melaksanakan survei reakreditasi dan pendaftaran survei tersebut sudah diajukan kepada KARS minimal tiga bulan sebelumnya. Akreditasi bertujuan untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan maupun RS. Akreditasi menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan bermutu sesuai standar. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Permenkes 99/2015.

Peraturan ini mewajibkan seluruh RS yang bekerja sama BPJSK untuk memiliki sertifikasi akreditasi. Akreditasi bahkan sebetulnya sudah diwajibkan sejak 2009 lalu melalui UU 44/2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 40 UU mengamanatkan akreditasi wajib dilakukan RS secara berkala minimal 3 tahun sekali. Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah berkoordinasi dengan BPJSK untuk mencari solusi. “Kami ingin agar BPJS Kesehatan perlu mempertimbangkan beberapa hal apabila akan memutuskan kontrak kerja sama dengan RS dan tidak serta merta memutuskan kontrak kerja sama,” kata Menkes.

Kemkes juga mendorong dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota agar selalu melaksanakan pemantauan rutin terhadap status akreditasi seluruh RS di wilayahnya. Menurut data KARS per tanggal 21 April 2019 dan Joint Commition International (JCI), dari sekitar 2.800 RS di Indonesia, terdapat 557 RS yang akan habis masa akreditasinya sampai dengan 31 Desember 2019. Sebanyak 511 di antaranya bekerja sama dengan BPJSK. Sementara data BPJSK per 2 Mei 2019 menunjukkan, terdapat 482 RS yang masa berlaku akreditasinya akan berakhir di 2019. Setiap bulannya ada RS yang habis masa berlaku akreditasi. Di bulan Januari sampai Maret saja sudah ada sekitar 52 RS yang habis masa akreditasi tetapi belum reakreditasi, sehingga BPJSK telah menghentikan kontrak kerja sama.

"Selain RS yang habis masa berlaku akreditasi, ada pula 271 RS yang sama sekali belum pernah akreditasi. Untuk RS ini oleh rekomendasi Kemkes diberikan batas waktu sampai 30 Juni mendatang atau kurang dari dua bulan lagi. RS yang lalai dalam melaksanakan kewajiban akreditasi tetap dihentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat mengatur rujukan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS," tutupnya. (ym)
Labels: Kesehatan

Thanks for reading Menkes: Masa Akreditasi Habis, RS Tetap Harus Layani Pasien Tertentu. Please share...!

Back To Top