SKK Migas Bagi Hasil Antara Pemda Papua Barat dan Pemerintah Pusat

Diskusi Hulu Migas dengan tema "Dana Bagi Hasil Migas untuk Kesejahteraan Rakyat Papua" yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Bara, Senin, 20 Mei 2019


MANOKWARI (IndonesiaTerkini.com)- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) siap menjembantani keinginan sistem bagi hasil dana migas antara Pemda Papua Barat dengan pemerintah pusat. Hasilnya. Pemda Papua Barat mendapatkan 70 persen sedangkan pemerintah pusat mendapat 30 persen. Sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil Migas (Perdasus DBH Migas) diharapkan segera dapat diimplementasikan di Provinsi Papua Barat. Sehingga manfaat sumber daya migas dapat dirasakan secara optimal terutama oleh kabupaten-kabupaten penghasil migas. Aspirasi ini mengemuka dalam Diskusi Hulu Migas dengan tema 'Dana Bagi Hasil Migas untuk Kesejahteraan Rakyat Papua' yang diselenggarakan Senin (20/5/2019) di Manokwari, Papua Barat.

Melalui sidang paripurna yang digelar 20 Maret 2019 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat telah mengesahkan Raperdasus DBH Migas menjadi Perdasus DBH Migas. Kehadiran regulasi ini sudah lama dinanti-nantikan karena akan memberikan kepastian mengenai distribusi penerimaan DBH Migas sampai ke level kabupaten/kota yang ada di wilayah Papua khususnya sebagai daerah yang menghasilkan Minyak dan Gas Bumi.

"Perdasus DBH Migas akan membantu kabupaten penghasil migas di Papua Barat untuk merencanakan penggunaan DBH Migas penggunaan DBH Migas dan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5/2019).

Selanjutnya Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten penghasil migas di Provinsi Papua Barat perlu segera memformulasi kebijakan tentang bagaimana membelanjakan penerimaan DBH Migas dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat.

Pihak Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw MT mengatakan Perdasus DBH Migas merupakan aspirasi yang sudah dinantikan sejak lama oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil Migas. Dengan adanya Perdasus DBH Migas, distribusi penerimaan DBH Migas diharapkan lebih berkeadilan terutama untuk daerah penghasil. "Dengan adanya Perdasus DBH Migas, tuntutan tersebut dapat diletakkan dalam tatanan legal formal dan kami juga mengharapkan Pemda Provinsi Papua Barat dapat segera mengimplementasikan Perdasus DBH Migas karena sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni nantinya akan menindaklanjuti Perdasus DBH Migas ini dengan aturan-aturan turunan di level kabupaten/kota," tandas Petrus Kasihiwi.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro mengatakan selesainya proses Perdasus DBH Migas di DPRD Provinsi Papua Barat merupakan tahap awal untu langkah berikutnya yaitu penyusunan regulasi implementasi di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, SKK Migas dan Kontraktor Kontra Kerja Sama siap berkolaborasi untuk mendukung proses ini sehingga Perdasus DBH Migas bisa benar-benar terimplementasi di tengah masyarakat dan nantinya ini akan bisa meningkatkan perekonomian masyrakat di daerah Papua khususnya daerah-daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. (pr)
Labels: Migas

Thanks for reading SKK Migas Bagi Hasil Antara Pemda Papua Barat dan Pemerintah Pusat. Please share...!

Back To Top