OJK dan BPKN Komitmen Berantas Fintech Ilegal

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Sondang Martha Samosir (tengah) dan Komisioner pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Bambang Sumantri (kiri) usai diskusi dipandu Head of PR and Corcom Finmas Rainer Emanuel di Jakarta Jumat (30/8/2019)


JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Praktik perusahaan layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) peer-to-peer ilegal yang merugikan konsumen perlu diberantas dan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain penegakan hukum, pemerintah perlu membuat lembaga yang berkenaan melakukan segala upaya untuk memberikan kepastian hukum agar konsumen terlindung dari praktik yang merugikan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan perlu menjalin kerja sama, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Google, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dan Bank Indonesia dalam memberantas praktik fintech peer-to-peer ilegal. Hal ini demi menjaga fintech dalam mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia sesuai target tahun ini, yaitu 75 persen. Hal itu terungkap pada diskusi “Literasi Keuangan Fintech; Memajukan Kompetensi, Kemampuan dan Kapasitas Keuangan” yang diselenggarakan Finmas di Jakarta, Jumat (30/8/2019). Tampil sebagai pembicara Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Sondang Martha Samosir dan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Bambang Sumantri. Diskusi dipandu Head of PR and Corcom Finmas Rainer Emanuel.

Sondang Martha Samosir mengatakan OJK berperan dalam penanganan praktik fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Berdasarkan data OJK terdapat fintech P2P lending yang tidak terdaftar atau memiliki izin usaha telah ditangani oleh satgas waspada investasi. Sebanya 404 enttas pada 2018 dan 826 entitas pada 2019. “Selama 2019, toal entitas investsi legal yang telah dihentikan 177 entitas,” ujar Sondang Martha Samosir.

Demi mencegah praktik fintech P2P ilegal, menurut Sondang, OJK menempuh dua cara, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial dan sosialsiasi. Sedangkan cara represif adalah menindak tegas pelaku investasi investasi legal dan fintech ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat

Menurut Sondang, pemantuan entitas fintech itu untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Apalagi keberadaan fintech sangat menyokong tingkat inklusi keuangan Indonesia. Namun, hal itu dinilai tidak akan berpadu dengan kenaikan tingkat literasi keuangan masyarakat. Dalam menyediakan layanan jasa keuangan, fintech menggunakan teknologi digital. Karena itu, masyarakat semakin mudah memperoleh layanan jasa keuangan di mana pun dan kapan pun. "Fintech itu industri yang sedang berkembang dan membuat perubahan terhadap sektor jasa keuangan, dari yang sebelumnya tatap muka jadi melalui perangkat elektronik, dalam hitungan detik," kata Sondang Martha Samosir.

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan pada 2016, tingkat inklusi keuangan Indonesia terbilang kecil, yakni hanya 67,8 persen dengan tingkat literasi keuangan hanya 29,7 persen. Artinya, kata dia, meski lebih dari separuh penduduk Indonesia telah tersentuh layanan jasa keuangan, namun 29,7 persennya tidak memahami layanan jasa keuangan. Kendati saat ini banyak masyarakat merasakan layanan jasa keuangan dengan adanya keberadaan fintech, menurtu Sondang, masih banyak persoalan yang justru menyebabkan mereka mengalami kerugian dan tidak sejahtera. Terutama akibat keberadaan fintech ilegal.

Bambang menilai, OJK dan pemerintah perlu memperketat pergerakan prusahaan fintech ilegal. Produk dan layanan fintech mengenai risiko dan keamanan data serta beberpa hal lainnya banyak yang tidak dipenuhi oleh fintech ilegal.

Dia menilai, tantangan fintech saat ini ada tiga. Pertama terkait LJK fintech yaitu tatangan persaingan baik antara sesama pelaku fintech maupun dengan lembaa keuangan tradisional, serta tantangan untuk mengimpelemntasikan prinsip perlindungan konsumen. Kedua, konsumen dan masyarakat. Menurut Bambang, terdapat tantangan untuk lebih kritis dan bijak sebelum menggunakan produk/layanan fintech yang sesai kebutuhan dan kemampuan dengan merujuk pada whitelist dan blacklist yang disediakan oleh OJK. Ketiga, dari regulator. Menurut Bambang, terdapat tantangan untuk lebih kritis dan bijak sebelum menggunakan produk/layanan fintech yang sesai kebutuhan dan kemampuan dengan merujuk pada whitelist dan blacklist yang disediakan oleh OJK. Ketiga, dari regulator. Menurut Bambang, terdapat tantangan untuk mewujudkan kesimbangan antara perkembangan sistem keuangan nasional perkembangan fintech, dan implementasi aspek perlindungan konsumen. (sd)
Labels: Ekonomi

Thanks for reading OJK dan BPKN Komitmen Berantas Fintech Ilegal. Please share...!

Back To Top