IDI dan BPJS Siapkan Kajian Kebutuhan Dasar JKN-KIS

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris (kedua kiri) dan Ketua Umum PB IDI Daeng Faqih (kedua kanan,) menandatangani nota kerja sama terkait riset inovasi layanan kesehatan di kantor PB IDI, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2019)


JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan BPJS Kesehatan (BPJSK) akan melakukan kajian bersama mengenai kebutuhan dasar kesehatan untuk program JKN-KIS. Hasil kajian ini akan jadi rujukan untuk menentukan standar benefit layanan bagi peserta.

Ketua PBI IDI, Daeng Faqih, mengatakan, selama ini belum ada acuan mengenai pelayanan dasar yang mestinya diberikan kepada peserta JKN-KIS. Selama ini manfaat layanan kesehatan yang diterima peserta JKN-KIS tanpa batas alias semua layanan medis dijamin oleh BPJSK. Hanya di Indonesia, asuransi sosial kesehatan menjamin seluruh layanan tanpa batas dan tanpa iur biaya dari peserta. Dengan dana terbatas, layanan tanpa batas ini pada akhirnya turut menyumbang defisit pada program JKN-KIS. "Memang betul kata pak Menkes, bahwa selama ini dana terbatas (tetapi) pelayanan tidak terbatas. Memang belum ada rujukan apa itu kebutuhan dasar. Ini sekarang mau kita susun rujukan itu,” kata Daeng, Selasa (17/12/2019).

Menurut Daeng, Undang-undang (UU) SJSN memerintahkan agar layanan yang diperoleh peserta JKN-KIS adalah kebutuhan dasar kesehatan. Tetapi standar kebutuhan dasar yang dimaksud selama ini masih dalam perdebatan. Benefit yang diperoleh peserta sebagaimana dikatakan UU tersebut belum disusun, sehingga seluruh layanan diperbolehkan untuk dijamin. Sementara anggaran JKN-KIS terbatas untuk membiayai seluruh benefit tersebut. "Kalau boleh jujur ya, untuk manfaat yang dikatakan dalam UU SJSN itu belum disusun, sehingga semuanya diperbolehkan tanpa ada batasan tertentu mana yang layanan esensial mana yang advance, semua dijamin,” kata Daeng.

Daeng mencontohkan kebutuhan dasar kesehatan, misalnya pemeriksaan untuk pasien demam tifoid atau tipes yang disebabkan oleh bakteri salmonella. Pemeriksaan bakteri salmonella beragam, tetapi tidak semuanya harus dilakukan. Harus ditetapkan pemeriksaan mana yang jadi kebutuhan dasar pasien tipes. "Misalnya apakah cukup dilakukan pemeriksaan widal, yang dianggap sebagai modalitas dengan mutu bagus, (maka) jangan pakai yang lebih dari itu, yang biayanya lebih tinggi. Karena (ternyata) dengan biaya yang hemat mutunya sudah bagus. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kita kaji,” kata Daeng.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, sesuai UU SJSN pasal 19 ayat 1 dan 2, JKN-KIS jamin kebutuhan dasar kesehatan. Namun dalam implementasinya perlu dilakukan kajian serta evaluasi berkala terkait apa saja pelayanan kesehatan dasar. “Evaluasi ini harus berbasis evidence based dan riset. Kami harapkan melalui kerja sama dengan PB IDI akan memperkuat, apa saja kebutuhan dasar kesehatan tersebut,” ujar Fachmi.

Fachmi menjelaskan, dalam pelaksanaan JKN proses pengambilan kebijakan di sektor kesehatan dilakukan berdasarkan kajian dan penelitian terhadap bukti yang tepat. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan kajian dan penelitian itu diharapkan berdampak positif terhadap kelanjutan JKN. Selain kerja sama dalam bidang riset kebutuhan dasar kesehatan, BPJS dan IDI juga sepakat memberikan penghargaan terhadap inovasi pelayanan kesehatan dalam upaya mendukung kesinambungan JKN.

Menurut Fachmi, banyak pihak memiliki inovasi dalam pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan wadah untuk menguji apakah inovasi tersebut dapat direalisasikan. Untuk itu, sebagai upaya pemberdayaan baik itu tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan maupun masyarakat umum, PB IDI dan BPJSK akan memberikan penghargaan terhadap inovasi yang mendukung perbaikan mutu dan kualitas JKN-KIS. (ym)
Labels: Kesehatan

Thanks for reading IDI dan BPJS Siapkan Kajian Kebutuhan Dasar JKN-KIS. Please share...!

Back To Top