HIPMI Dukung Pemerintah Implementasikan Kartu Pra Kerja

(Tengah) Sari Pramono, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI)


JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah Covid-19. Pasalnya, wabah ini telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak. Untuk menghadapi dampak ekonomi tersebut, pemerintah mengimplementasikan Kartu Pra Kerja yang dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau yang kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Pendaftaran akan dibuka pada awal April 2020. Kartu Pra Kerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Sari Pramono, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan Kartu Pra Kerja. Dia mengatakan, implementasi Kartu Pra Kerja ini dipakai sekaligus untuk antisipasi pekerja kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, hingga pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet. "Kartu Pra Kerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini memang yang jadi skema oleh pemerintah. Akan diadakan training atau pelatihan nanti didasari dengan kebutuhan industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training tapi juga sertifikasi karena industri sekarang ini kan tahunya bukan ijazah, tapi punya sertifikasi apa," ujar Sari.

Sari melanjutkan, saat ini sertifikasi menjadi acuan pengusaha apakah seseorang bisa diterima kerja atau tidak. Di sisi lain, mahalnya biaya agar menjadi landasan mengapa kartu pra kerja juga perlu meng-cover sertifikasi kompetensi pekerja. Selain sertifikasi, Sari juga berharap kartu pra kerja ini juga dilengkapi dengan peran pemerintah sebagai job services. "Jadi yang sudah punya sertifikat ini dipertemukan oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Jadi semacam head hunter, sehingga industri tidak lagi mencari-cari," ucapnya.

Rencananya, kartu pra kerja ini akan ditujukan untuk semua sektor atau bidang. Namun, rencana ini masih dibahas dengan pihak-pihak terkait salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan. "Yang jelas dengan adanya program ini, kita bisa mengurangi angka pengangguran. Prinsipnya kami mendukung," ungkapnya. (ym)
Labels: Ekonomi

Thanks for reading HIPMI Dukung Pemerintah Implementasikan Kartu Pra Kerja. Please share...!

Back To Top