DJP Sebut Penggunaan NIK untuk NPWP Tingkatkan Tax Ratio

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon LP Napitupulu bersama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat acara Launching Aplikasi Layanan Pajak e-Registrasi dan Validasi NPWP antara Dirjen Pajak RI dan Himbara di Jakarta, Kamis (23/7/2020)



JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak akan segera memberlakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan saat ini jumlah orang yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP masih sedikit dibandingkan total jumlah penduduk Indonesia. "Saat ini pemilik NPWP masih sekitar 45 juta orang. Jumlagnya terbilang kecil dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang diatas 270 juta orang," kata Suryo dalam acara Tax Gathering dan Sosialisasi PPS, Senin (6/6/2022).

Melalui integrasikan NIK dengan NPWP, Suryo meyakini dapat mendorong peningkatkan tax rasio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (produk domestik bruto). "Minimnya basis pajak dan jumlah wajib pajak yang aktif membayar pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara sesame atau peer country," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi sudah tertuang dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP yang telah direvisi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut Suryo, dengan menjadikan NIK sebagai NPWP, bukan berarti setiap orang akan dikenakan pajak. Ia menjelaskan, setiap orang memiliki NIK akan tercatat data penghasilannya, sehingga ketika pendapatan tersebut sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak, orang tersebut baru mulai membayar pajak. Alhasil untuk anak yang belum memiliki penghasilan maupun orang dewasa yang penghasilannya di bawah batas minimal tetap tidak dikenakan pajak. "Memang semua orang harus membayar pajak saat sudah memenuhi ketentuan untuk membayar pajak. Kecuali dalam transaksi, dia membeli sesuatu ya dia kena, membayar pajak pertambahan nilai (PPN)" ujar Suryo.

Nantinya NIK semua orang secara otomatis akan menjadi NPWP, terutama bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP sebelumnya. Adapun, akan terdapat perubahan secara bertahap bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.

DJP Jamin Kerahasiaan Data WP

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor menegaskan bahwa progress untuk pengintegrasian NIK menjadi NPWP saat ini sudah menyelesaikan addendum dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Adapun Adendum ini diperlukan untuk melaksanakan Perpres 83/2021 yang mewajibkan pencantuman NIK dan atau NPWP dalam layanan publik. "Prosesnya pertama, harus diklarifikasi orang tidak serta merta dengan adanya NIK jadi NPWP, semua orang harus bayar pajak. Kedua, proses saat ini terakhir udah melakukan addendum dengan disdukcapil terkait penggunaan NIK untuk NPWP," urainya.

Lebih lanjut, Neil menegaskan, saat ini pihaknya tengah merampungkan peraturan pelaksana serta memperkuat sistem serta melakukan validasi dari NIK dan NPWP sebelum diimplementasikan di tahun depan. "Jadi ada transisi, tapi, kalau wajib pajak yang pada saat transisi itu mau mendaftarkan, dia tidak perlu mendapatkan NPWP yang seperti sekarang, tapi dia menggunakan nomor NIK dengan melakukan aktivasi, kalau dia mau aktivasi," ucapnya.

Sementara itu terkait waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transisi, Neil menyebut masih harus menunggu keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kemudian sistem dan validasinya juga selesai baru disaat itu pemerintah melakukan implementasinya. Untuk uji coba NIK dan NPWP gak ada, karena itu gak perlu diujicobakan. Karena dalam arti, ini dalam validasi ini sedang dicoba sebenarnya. Otomatis sedang dicoba. Melalui integrasi ini, DJP memastikan bahwa Disdukcapil tidak akan mengetahui informasi harta masing masing wajib pajak, sehingga data wajib pajak dipastikan tetap terjaga kerahasiaannya. Adapun kerahasiaan data ini sudah diatur dalam Pasal 34 Undang Undang KUP. "Data WP tetap rahasia, jadi bukan berarti dengan adanya perpaduan sistem itu sana bisa baca, sini bisa baca. Karena selama ini juga sebetulnya dengan imigrasi, dengan pihak ketiga lainnya, kita sudah ada connect system, tapi gak seperti itu kok. Jadi gak perlu khawatir," pungkasnya. (sd)

Labels: Ekonomi

Thanks for reading DJP Sebut Penggunaan NIK untuk NPWP Tingkatkan Tax Ratio. Please share...!

Back To Top