Merger BUMN Jasa Pelabuhan Naikkan Setoran Dividen 135%

Webinar Road to BUMN Legal Summit 2022 bertajuk “Session II: Strategic and Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)” pada Rabu 7 September 2022



JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Merger empat BUMN layanan jasa pelabuhan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sebagai surviving entity pada Okober 2021 memberikan dampak positif pada keberlanjutan usaha dan penerimaan negara.

“Penggabungan Pelindo mempermudah koordinasi pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia," kata Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Hambra dalam webinar Road to BUMN Legal Summit 2022 bertajuk “Session II: Strategic and Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)” pada Rabu (7/9/2022).

Hambra mengatakan merger berdampak positif pada kontribusi Pelindo terhadap keuangan negara yang dihitung dalam bentuk dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), konsesi dan pajak penghasilan. "Peningkatan realisasi kontribusi kepada negara pada semester I 2022 yakni dividen naik 135%, konsesi melonjak 13%, PPh (pajak penghasilan) bertambah 22%, PPN (pajak pertambahan nilai) meningkat 33% dan PBB (pajak bumi bangunan) meningkat 23%,” ujar Hambra.

Hambra menyampaikan, pembentukan perusahaan holding seperti Pelindo diikuti dengan pembagian struktur holding serta perannya pada setiap entitas anak perusahaan atau cucu perusahaan. "Setiap struktur holding memiliki fungsi khusus dan karakteristik berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan, diversifikasi usaha, dan sinergi usaha," kata dia.

Saat ini terdapat sekitar 11 Holding BUMN, yakni Holding BUMN Sektor Pupuk (Pupuk Indonesia), Holding BUMN Sektor Pertambangan (Mind ID), Holding BUMN Sektor Farmasi (Biofarma), Holding BUMN Sektor Semen (SIG), Holding BUMN Sektor Asuransi dan Penjaminan (IFG), Holding BUMN Sektor Parawisata (InJourney), Holding BUMN Sektor Perkebunan (Perkebunan Nusantara), Holding BUMN Sektor Energi (Pertamina), Holding BUMN Sektor Pangan (ID FOOD), dan Merger BUMN Sektor Pelabuhan (Pelindo).

Dalam kesempatan yang sama Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Wahyu Setiawan, mengatakan sebelumnya terdapat 45 kebijakan Menteri BUMN, yang terbagi jadi 41 Peraturan Menteri BUMN dan empat keputusan Menteri BUMN (regelling), yang rencananya setelah deregulasi dan penataan akan menjadi empat peraturan Menteri BUMN.

Wahyu menambahkan, sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai, BUMN dituntut memiliki strategi kreatif dan inovatif dalam menyikapi perkembangan iklim bisnis, politik, maupun budaya. Untuk itu, diperlukan talenta terbaik guna menduduki pengurus BUMN sehingga meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Pada kesempatan ini, Wahyu juga menyampaikan usulan ketentuan pemeringkatan sebagai alat penilaian tingkat kesehatan BUMN. Adapun tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan peringkat (rating) memakai metode pemeringkatan. Peringkat (rating) untuk menilai tingkat kesehatan BUMN merupakan peringkat lorporasi (corporate rating). “Peringkat atau rating dapat menjadi bahan pertimbangan RUPS/Menteri dalam menetapkan penghasilan direksi atau dewan komisaris," kata dia.

Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadi mengemukakan, webinar diharapkan memberi manfaat bagi semua pengelola fungsi hukum di BUMN dan anak usaha serta dapat menambah wawasan insan-insan legal BUMN dalam meningkatkan kompetensinya. "Webinar ini juga memberikan gambaran strategi pengembangan fungsi hukum di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN ke depannya,” imbuhnya. (sd)

Labels: Ekonomi

Thanks for reading Merger BUMN Jasa Pelabuhan Naikkan Setoran Dividen 135%. Please share...!

Back To Top