 |
| Kepala Eksekutif Pengawas Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di acara acara High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSME's yang diselenggarakan oleh OJK dan Kementerian Keuangan dalam rangka ASEAN Chairmanship 2023 Side Event di Bali, Rabu 29 Maret 2023. (Dok) |
BALI (IndonesiaTerkini.com)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen membangun ekosistem yang sehat untuk inovasi keuangan digital semakin inklusif. Diikuti edukasi berkelanjutan, inovasi keuangan digital khususnya pada UMKM dipercaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan ASEAN.
Demikian diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di acara acara High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSME's yang diselenggarakan oleh OJK dan Kementerian Keuangan dalam rangka ASEAN Chairmanship 2023 Side Event di Bali, Rabu (29/3/2023).
"OJK akan terus mendukung keuangan digital. Kita akan terus menyederhanakan dan menyediakan alternatif pembiayaan untuk UMKM, dengan digitalisasi dalam berbagai aktivitas keuangan," kata Friderica.
Friderica mengungkapkan, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha UMKM melalui berbagai workshop seperti peningkatan pemasaran dan kapasitas untuk mengoptimalkan alat digital. Hal tersebut sangat penting untuk mendorong UMKM naik ke level berikutnya sekaligus meningkatkan skala usaha. Oleh karena itu, OJK terus mendorong pembukaan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM melalui Kredit Melawan Rentenir di 78 wilayah yang telah berhasil menjangkau hampir 1 juta debitur dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp 26 triliun. "Kami akan terus mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pembiayaan Generic Model untuk UMKM," imbuh Friderica.
Lebih lanjut, OJK memastikan peningkatan inklusi keuangan digital harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital dengan tidak melupakan aspek perlindungan konsumen. Komitmen regulator termasuk menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat inovasi teknologi finansial dengan menyediakan regulasi yang adil dan proporsional baik bagi pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa UMKM di regional ASEAN memiliki peran penting dalam ekonomi. UMKM mampu menyerap sekitar 35%-97% pekerja dan memberikan kontribusi sekitar 35%-69% terhadap gross domestic product (GDP). Namun di sisi lain, UMKM di negara anggota ASEAN atau Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan akses keuangan atau permodalan, pasar potensial, dan infrastruktur digital. "UMKM merupakan sektor penting untuk kita, sehingga inklusi keuangan untuk UMKM merupakan agenda prioritas untuk perekonomian ASEAN," kata Sri Mulyani.
Data tahun 2019 menunjukkan terdapat 120 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor UMKM. Tingginya jumlah pekerja di sektor UMKM juga berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta unit atau 99% dari total unit bisnis di Indonesia dan berkontribusi sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. (one)
Thanks for reading Inklusi Keuangan Digital UMKM Perkuat Ekonomi ASEAN. Please share...!
