 |
| Rangkaian pameran internasional "Homelife Indonesia Series 2025" resmi dibuka di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, yang berkangsung pada 24-29 November 2025 |
JAKARTA (IndonesiaTerkini.com)- Pembukaan pameran internasional “Homelife Indonesia Series 2025” di Jakarta tidak sekadar mempertemukan pelaku industri bahan bangunan, furnitur, homeliving, elektronik, dan tekstil dari berbagai negara. Forum ini juga dijadikan peluang bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menegaskan kembali tantangan mendasar sektor perumahan,khususnya terkait tingginya harga tanah yang membuat rumah rakyat sulit terjangkau.
Dalam kunjungan ke area pameran yang menampilkan beragam material bangunan buatan Indonesia dan China, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, H. Fahri Hamzah menilai bahwa harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya dapat ditekan jauh lebih terjangkau apabila faktor tanah dapat dikendalikan. Berdasarkan perhitungan material yang dipamerkan, biaya konstruksi rumah tipe 36 atau tipe 40 dinilai jauh di bawah Rp100 juta.
“Material rumah itu murah. Yang membuat mahal adalah tanah dan perizinan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses perizinan masih dapat disederhanakan melalui reformasi regulasi, namun komponen tanah menjadi masalah paling berat karena harganya terus naik dan jarang mengalami koreksi.
“Harga tanah adalah faktor inflasi terbesar. Begitu harga tanah masuk ke perhitungan, rumah rakyat menjadi tidak layak lagi,” katanya.
Menurut Fahri, pembangunan rumah murah dapat dicapai jika proyek ditempatkan di atas tanah negara atau tanah yang disediakan langsung oleh pemerintah. Kebijakan ini disebut sebagai arah strategis yang perlu diperkuat ke depan.
“Kalau dibangun di atas tanah negara, harga rumah bisa sangat murah,” pungkasnya.
Fahri juga menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah masih menggunakan APBN 2025 sehingga ruang fiskal sektor perumahan masih terbatas. Kebijakan baru disebut akan berjalan penuh pada tahun mendatang.
Untuk program renovasi dan penyediaan hunian, Fahri mengusulkan skema pembangunan tiga juta unit rumah, dengan alokasi satu juta di desa, satu juta di kawasan pesisir bersamaan dengan penataan permukiman nelayan, dan satu juta unit hunian vertikal di perkotaan.
Dalam arah kebijakan nasional, pembangunan hunian perkotaan akan diarahkan kepada hunian vertikal untuk mengurangi tekanan terhadap lahan produktif dan mencegah alih fungsi tanah secara masif. Ia mencontohkan kebutuhan penataan kawasan pinggir sungai di kota besar agar ditata ulang dan dibangun hunian vertikal yang tertib dan tidak mencemari lingkungan.
“Kalau tanah produktif habis dipakai untuk perumahan, peluang swasembada pangan dan energi akan makin kecil,” ujarnya. (ym)
Thanks for reading Pemerintah Dorong Rumah Murah Lewat Pengendalian Harga Tanah. Please share...!
